Alhamdulillah, Sudah Dipastikan Tak Ada PNS Siluman di Kemendikbud

BERITAPNS.COM- Selamat buat PNS dari lingkungan kemendikbud baik itu yang Guru maupun Non-Guru karena sudah dipastikan tidak ada PNS Fiktif di lingkungan Kemendikbud.

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud melalui surat tugas Inspektur Jenderal Nomor 3892.F.F5/RHS/KP/2016 yang dikeluarkan pada 25 April 2016 melakukan klarifikasi kebenaran data ke lapangan langsung (fact finding).

Hal itu sebagai tindak lanjut informasi adanya dugaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) misterius di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) karena belum tercatat di Badan Kepegawaian Negara (BKN), Hasinya, data kepegawaian (PNS) Kemendikbud dinyatakan semuanya tercatat dengan aman.

“Alhamdullilah kami sudah melakukan pengecekan dengan mencari data dari kepegawaian Kemendikbud dan BKN. Kesimpulannya, status kepegawaian PNS di Kemendikbud tidak bodong,” kata Inspektur Jenderal Kemendikbud Daryanto, Selasa (3/5).

Daryanto menjelaskan, status pegawai Kemendikbud yang sudah mendaftar ulang lewat sistem E-PUPNS sebanyak 2.744 orang. Sedangkan yang belum mendaftarkan E-PUPNS sebanyak 81 orang. Pegawai yang belum mendaftarkan E-PUPNS ini, kata Daryanto, sebagian besar dikarenakan dalam proses pensiun.

Selanjutnya, terdapat indikasi sebanyak 2.663 pegawai belum tercatat di BKN. Terkait data tersebut Daryanto menjelaskan bahwa pegawai sebanyak 2.663 orang tersebut adalah pegawai Non Kemendikbud yang belum teregistrasi E-PUPNS.‎ 

Sumber: jpnn.com

Demikian info mengenai tidak ada ditemukan PNS siluman di Lingkungan Kemendikbud.

Read More

Mendikbud Beberkan Penyebab Guru Honorer Membeludak

Assalamualikum wr...wb
Salam sejahtera, berikut informasi mengenai penjelasan kemendikbud penyebab Guru Honorer Membeludak dan gaji Guru Honorer jauh dibawah UMR.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, membeludaknya jumlah guru honorer di Indonesia lantaran tidak adanya aturan tegas.

Selama ini, setiap kepala daerah, kepala sekola‎h, dan kepala dinas semaunya mengangkat guru honorer. Alhasil, jumlah guru honorer mengalami lonjakan dari 84 ribu menjadi 812 ribu atau naik 860 persen.‎

"Jika persoalan pengangkatan guru honorer tidak diatur dengan tegas akan terus menjadi masalah berkepanjangan. Karena pengangkatan honorer ada di tingkat operasional (kepsek dan kadis). Belum lagi kepentingan kepala daerah dalam suksesi pilkada," kata Anies, Selasa (26/4).

Dia menambahkan, urusan kepegawaian guru bukan kewenangan Kemdikbud sehinga harus menjadi perhatian bersama. Kemdikbud yang memiliki potret komposisi guru tersebut harus menyampaikan ke publik agar menjadi catatan bersama.

"Bagiam kami adalah membantu mereka yang ada dalam sistem dengan insentif ekstra dan dengan pembelajaran ekstra," ujarnya.

Mantan rektor Paramadina ini lagi-lagi menegaskan, ‎masalah guru bukan menjadi kewenangan Kemdikbud melainkan masing-masing daerah. Sebab, sesuai UU Otda guru merupakan pegawai daerah dan bukan pusat (Kemdikbud).

"Daripada ngotot minta di-PNS-kan, lebih baik kepada daerah‎nya menaikkan gaji guru honorernya. Saya yakin, kalau gaji dan tunjangan guru honorer ditingkatkan, tidak ada lagi kisruh seperti sekarang ini," tandasnya.

Sumber: jpnn.com

Demikian informasi ini semoga ada manfaatnya untuk kita semua!

Read More